Portal PPID Provinsi Maluku | email: ppid@malukuprov.go.id | telp. (0911) 343424

18 October 2021| 8:27 pm

PPID se-Maluku Dibekali Cara Pengelolaan & Sengketa Informasi

AMBON,MRNews.com,- Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta PPID pembantu se-Provinsi Maluku dibekali tentang tata cara pengelolaan informasi publik dan sengketa informasi publik dari komisioner kelembagaan komisi informasi pusat (KIP) serta kepala bidang fasilitasi pengaduan dan pengelolaan informasi, pusat penerangan sekretariat jenderal kementerian dalam negeri (Kemendagri) selama sehari dalam kegiatan bimbingan teknis yang digagas oleh dinas komunikasi, informatika dan persandian (Diskominfo-Sandi) Kota Ambon di Marina Hotel, Rabu (27/3/19).

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy lewat Asisten I Setkot, Mien Tupamahu mengatakan, diberlakukannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), jadi momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik bagi seluruh badan publik di Indonesia termasuk di lingkup pemerintah kota (Pemkot) Ambon.

Disadari, tugas dan tanggungjawab PPID dan PPID pembantu saat ini makin berat, karena dinamika dan tuntutan masyarakat yang kritis terhadap akses informasi sebagai bagian pengawasan publik pada kinerja penyelenggara pemerintahan yang semakin kompleks bagi perangkat daerah.

“PPID Ambon sendiri pengalaman ikut sidang sengketa informasi publik atas laporan warga. Sehingga harapannya ini jadi pengingat bagi semua OPD Pemkot agar serius menanggapi tiap informasi dari masyarakat,” paparnya.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, pada akhirnya akan menghilangkan prasangka negatif publik terhadap pemerintah sehingga perangkat daerah termotivasi untuk bertanggungjawab dalam peningkatan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat pemerintahan yang terbuka dan jadi upaya strategis mencegah praktek korupsi, serta mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

“Bimtek ini bermanfaat strategis yaitu kita dapat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah daerah selaku badan publik dalam menyajikan informasi, menyediakan layanan informasi berkualitas, melakukan uji konsekuensi atas sebuah informasi hingga potensi terjadinya sengketa informasi publik jika ditangani sesuai standar operating prosedur yang ada. Sengketa dapat terjadi bila kita tidak memberi informasi yang dibutuhkan publik. Karena itu, diingatkan mau tidak mau, suka tidak suka sebagai pejabat informasi wajib hukumnya memberikan informasi seluas-luasnya untuk masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo-Sandi Kota Ambon, Minggus Watilette dalam laporan mengaku, Bimtek bertujuan selain implementasi Undang-undang KIP, memberikan pemahaman sekaligus peningkatan pengetahuan lebih mendalam bagi pejabat PPID Pemkot Ambon dan kabupaten/kota se-Maluku tentang penyediaan dan pengelolaan informasi, tetapi juga guna meningkatkan pelayanan informasi publik di tiap perangkat daerah untuk menghasilkan layanan informasi publik berkualitas sehingga tidak berdampak pada sengketa informasi.

“Peserta Bimtek ditargetkan 100 orang berasl dari seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan/desa/negeri lingkup Pemkot Ambon dan juga menghadirkan para kepala dinas Kominfo Sandi/Kabag Humas kabupaten/kota se-Maluku. Kami bersyukur, karena baru pertama kali melaksanakan Bimtek PPID langsung mendapat respons sangat baik dari bapak/ibu narasumber yang sangat kompeten,” tutupnya. (MR-02)

Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp

KONTAK

PPID Provinsi Maluku

  • Jl. Dr. Latumeten, Ambon, Maluku
  • Tlp: 0911-343434
  • Fax : 0911-343434
  • Email : ppid@malukuprov.go.id

PETA

Copyright 2021 - Diskominfo Pemerintah Provinsi Maluku

Copyright 2021 - Diskominfo Maluku
All Rights Reserved
Pemerintah Provinsi Maluku

You cannot copy content of this page

COMING SOON